PENDAMPINGAN PENYUSUNAN UNIT COST DAN TARIF BLUD PUSKESMAS Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pasal 81 tentang pola tarif badan layanan umum daerah, Puskesmas sebagai institusi pelayanaan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan […]
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN SISTEM AKUNTANSI (SIA) BLUD PUSKESMAS Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas sesuai ketentuan Permendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD wajib menyusun SOP Keuangan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan, terutama untuk area-area yang diberikan fleksibilitas. Namun sampai sekarang masih banyak […]
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN SOP KEUANGAN BLUD PUSKESMAS Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penyelenggara layanan kesehatan dasar bagi masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat karena di satu sisi dituntut agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu, disisi lain pengelolaan keuangan yang […]
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN REMUNERASI Remunerasi jasa pelayanan merupakan salah satu unsur yang cukup penting untuk diketahui oleh para pengelola Puskesmas dan seluruh pegawai yang ada, karena menyangkut biaya kehidupan dan penghidupan seluruh pegawai. Seringkali ketidakseimbangan gaji dan insentif antara kelompok tenaga […]
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLUD PUSKESMAS Di samping kewajiban menyusun RBA, BLUD Puskesmas juga harus menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) nomor 13 tahun 2015 yang mulai berlaku efektif sejak tahun 2016. Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang […]
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RBA BLUD PUSKESMAS Rencana Bisnis & Anggaran, atau yang biasa disebut juga dengan RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan,target kinerja dan anggaran suatu Badan Layanan Umum Daerah. Tata cara penyusunan dan format […]
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERSYARATAN PENETAPAN PPK-BLUD PUSKESMAS Puskesmas bersatus non BLU tidak fleksibel dalam pengelolaan keuangannya. Berbagai masalah administrative dan procedural pengelolaan keuangan yang rumit harus dipenuhi. Akibatnya dapat menghambat pelayanan kesehatan kepada Peserta program Jaminan Kesehatan. Belum lagi jika […]
