Latar Belakang

PENDAHULUAN

          Otonomi Daerah ditandai dengan mulai diimplementasikannya Undang-undang No. 22 dan 25 tahun 1999 dan UU. No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan di daerah. Di era otonomi daerah ini, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Untuk memperlancar pengelolaan pemerintahan di daerah dibutuhkan kejelasan dalam pengelolaan kelembagaan maupun peningkatan sumber daya manusia pendukungnya. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) tidak lepas dari peran institusional ketiga domain, yaitu state (negara atau pemerintahan), private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif di dalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik.

        Lembaga GOOD GOVERNANCE SUPPORT (GGS) hadir sebagai lembaga yang mempunyai komitmen dalam pengembangan sumber daya manusia. Secara umum Lembaga ini berorientasi dalam bidang manajemen pendidikan, pelatihan, penelitian, pengkajian, Pendampingan dan pemberdayaan kompetensi sumber daya manusia. Lembaga GOOD GOVERNANCE SUPPORT (GGS) didukung oleh tenaga-tenaga profesional yang berkompeten dan fokus terhadap pengelolaan sumber daya manusia baik aparatur maupun non aparatur dan memiliki latar belakang pendidikan yang sangat memadai dan berpengalaman dalam pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengkajian, dan pemberdayaan kompetensi sumber daya manusia bagi instansi pemerintah maupun swasta.

VISI

        Menjadi katalisator pembaharuan untuk mewujudkan kualitas kompetensi sumber daya manusia yang memadai dan profesional demi terwujudnya publik dan corporate good governance.

MISI

       Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pengkajian dan sosialisasi kebijakan/program, pendampingan/asistensi, penelitian dan pengembangan, yang berbasis pada lintas dan multi disiplin ilmu pengetahuan.

TUJUAN 

1. Meningkatkan kemampuan profesional dengan mengembangkan berbagai konsepsi, metodelogi dan nilai-nilai mutu peningkatan sumber daya manusia baik pada sektor pemerintah maupun swasta
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan swasta melalui sosialisasi kebijakan/program pemerintah
3. Melaksanakan fungsi fasilitator instansi pemerintah maupun swasta
4. Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi
5. Memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan sumber daya manusia baik pada sektor pemerintah maupun swasta
6. Memberikan masukan kepada instansi pemerintah maupun swasta dalam pengambilan kebijakan melalui kegiatan pengkajian, penelitian, perencanaan maupun